PK

  1. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya, atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu;
  2. Berkas perkara diserahkan kepada Panitera Muda Perkara sebagai petugas pada Meja Satu yang menerima pendaftaran terhadap permohonan peninjauan kembali;
  3. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dalam hal:
    a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
    b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan (novum) yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, atau apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
    d. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
  4. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu, tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke MA dengan Penetapan Ketua PTUN. Apabila hari ke 180 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke 180 jatuh pada hari kerja berikutnya;
  5. Panjar biaya perkara peninjauan kembali dituangkan dalam SKUM, terdiri:
    a. Biaya perkara peninjauan kembali yang telah ditetapkan oleh Ketua MA, (PNBP);
    b. Biaya proses pencatatan pada pengadilan pengaju dengan peruntukan :
    Biaya Pemberitahuan (BP) berupa : (a) BP pernyataan peninjauan kembali dan alasan peninjauan kembali, (b) BP penyampaian salinan putusan kepada Pemohon peninjauan kembali, (c) BP penyampaian amar putusan kepada Termohon peninjauan kembali (d) Biaya pengiriman uang, (e) Biaya pengiriman berkas;
  6. SKUM dibuat dalam rangkap tiga: (a) Lembar pertama untuk pemohon, (b) Lembar kedua untuk kasir, (c) Lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan;
  7. Panitera Muda Perkara sebagai Petugas Meja Satu menyerahkan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada kasir PTUN melalui bank yang ditunjuk;
  8. Kasir setelah menerima pembayaran menandatangani dan membubuhkan stempel lunas pada SKUM;
  9. Permohonan peninjauan kembali dapat diterima apabila panjar yang ditentukan dalam SKUM telah dibayar lunas;
  10. Kasir kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara;
  11. Apabila panjar biaya peninjauan kembali telah dibayar lunas, maka Panitera PTUN pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam Register Induk Perkara dan Register Peninjauan Kembali;
  12. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, Panitera PTUNwajib memberitahukan tentang permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawannya, dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya kepada pihak lawan;
  13. Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali harus telah diterima dikepaniteraan PTUN selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan peninjauan kembali disampaikan kepadanya;
  14. Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali yang diterima di kepaniteraan PTUN harus dibubuhi cap, hari dan tanggal penerimaannya yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut oleh Panitera PTUN;
  15. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima jawaban tersebut, berkas peninjauan kembali berupa bundel A dan B harus dikirim ke MA;
  16. Fotokopi relaas pemberitahuan putusan MA / PK, agar dikirim ke MA;
  17. Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua MA melalui Ketua PTUN yang ditandatangani oleh Pemohon peninjauan kembali. Apabila diajukan oleh kuasanya harus diketahui oleh prinsipal. Dalam hal permohonan peninjauan kembali sudah dicabut, tidak dapat diajukan lagi;
  18. Pencabutan permohonan Peninjauan Kembali harus segera dikirim oleh Panitera PTUN ke MA dengan disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera PTUN.
Skip to content