Peraturan Perundang-undangan terkait Peradilan Tata Usaha Negara
Peraturan Perundang-undangan terkait Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara:
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang Undang Mahkamah Agung:
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan terkait materi gugatan yang biasa diajukan di PTUN:
- Sengketa Pertanahan
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
- Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
- Untuk peraturan lainnya lebih lengkap dapat diakses di http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan .
- Sengketa Kepegawaian
- Peraturan-Peraturan Mahkamah Agung terkait prosedur acara khusus di Pengadilan Tata Usaha Negara
- Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Mahkamah Agung No 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- Peraturan Mahkamah Agung No 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.
- Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.
- Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- Sengketa Pertanahan